Explore Category

Hukum & Kriminal


Putusan Sela Majelis Hakim PN Sarolangun, PDIP Kalah Atas Gugatan M Saihu

Sabtu, 16 Desember 2017 | 13:19:49
| Dibaca: 978 kali
Penulis: Achmad Fuady Editor: Nazarman

Ketua DPRD Kab Sarolangun M Saihu
Ketua DPRD Kab Sarolangun M Saihu /

Fuady

SAROLANGUN-Pengadilan Negeri Sarolangun mengabulkan gugatan Ketua DPRD Kab Sarolangun M Saihu  terhadap Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP). Gugatan itu diajukan Saihu karena tidak diterima dipecat PDIP, M Saihu mengganggap pemecatan dirinya tidak sesuai AD/ART partai dan terkesan dibuat-buat, sehingga ia dirugikan secara materil dan immateril.

Melalui putusan sela yang dibacakan saat persidangan di Ruang Sidang PN Sarolangun Jumat 10/12 sekitar pukul 10.00 WIB, menyatakan menerima gugatan penggugat dan menolak eksepsi tergugat dalam hal ini PDI Perjuangan. Sehingga, persidangan dilanjutkan pada pokok perkara menuju tahap pembuktian.

Hakim PN Sarolangun membacakan putusan Sela Nomor 17/PTD-Sus-Parpol/2017/PN Srl. R Agung Ariwibowo SH bersama dua anggota Majelis Hakim, Philip Mark Soentepiet SH dan Muhammad Affan SH, dalam putusan sela ini hakim memutuskan perkara gugatan yang dilayangkan oleh H M Syaihu tertanggal 12 September diterima atau dilanjutkan dan memerintahkan pada Senin (13/11), pengugat dan tergugat hadir kembali di persidangan. Sidang berikut beragenda pembuktian. Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang mengadili perkara tersebut.

Dalam putusan sela ini, hakim juga membacakan eksepsi baik dari tergugat maupun pengugat. Dan hakim juga menyebutkan sampai putusan sela ini diputuskan, sudah dilakukan upaya agar perkara ini diselesaikan secara mediasi, namun tidak berhasil dilakukan.

“Putusan sela tadi sudah dibaca oleh Majelis Hakim, artinya perkara ini diteruskan memasuki pokok perkara dengan agenda pembuktian yang diagendakan Senin depan,” kata Humas PN Sarolangun Muhammad Affan sekaligus merangkap anggota majelis hakim dikonfirmasikan wartawan usai persidangan.

Pantauan di persidangan, hadir sebagai Kuasa H M Syaihu yakni Samaratul Puad SH, dan juga dari pengacara PDI P yang juga dihadiri oleh Ketua PDC PDI P, Gunawan. Dalam eksepsi tergugat yang dibacakan oleh Majelis Hakim, menyebut tergugat mengaku tidak pernah menerima surat permohonan dari pengugat terkait permintaan penyelesaian permasalahan tersebut secara Internal Partai.

Dan menyebutkan, persoalan gugatan yang dilayangkan oleh Pengugat harusnya diselesaikan secara internal partai dan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili perkara tersebut sesuai dengan aturan yang ada.

Namun eksepsi ini dibantahkan oleh Pengugat melalui Eksepsinya yang menyebutkan bahwa Pengugat sebelum melangkah ke Pengadilan Negeri Sarolangun, sudah melayangkan surat secara resmi dan tertulis ke Partai PDI P tertanggal 3 Februari 2017 yang tidak mendapat jawaban dari Partai. Lalu surat kedua untuk mempertanyakan tindak lanjut permohonan Pengugat tertanggal 3 Februari itu, kembali dilayangkan tertanggal 6 April, namun tidak juga mendapat jawaban dari partai.

Samaratul Fuad SH, pengacara penggugat, saat dikonfirmasikan usai persidangan terkait surat yang dilayangkan ke Partai PDI P itu membenarkannya. Dikatakan Fuad, surat permohonan penyelesaian sengketa kliennya tertanggal 3 Februari itu ada tanda terima dari partai, dan karena sudah memasuki 60 hari sejak surat dilayangkan ke Partai PDI P juga tidak merespon dan memberi jawaban, kemudian dilayangkan surat ke dua tertanggal 6 April 2017 itu. Surat kedua bertujuan mempertanyakan surat permohonan tertanggal 3 Februari itu.

“Karena itu gugatan kita dilayangkan ke PN Sarolangun tertanggal 12 September 2017 karena tidak ada respon dan jawaban sama sekali dari Partai,” tegas Fuad.(*)

Penulis: Achmad Fuady
Editor: Nazarman