Explore Category

Hukum & Kriminal


Ditangkap Polisi, Begini Cara Syafrinur Memalsukan e-KTP

Jumat, 12 Januari 2018 | 10:56:07
| Dibaca: 3969 kali
Penulis: Jf Editor: Abdul Jabar

Tersangka saat di amankan di Mapolres Merangin
Tersangka saat di amankan di Mapolres Merangin / Jf

MERANGIN-Syafrinur (40) warga Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, tak berkutik saat ditangkap Polisi di toko Poto Copy miliknya, Senin (08/01/2018).

Warga yang berasal dari Kampar, Pekan Baru ini dan sudah lama tinggal di Kota Bangko, ditangkap karena diduga telah membuat sekitar 60 elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) palsu.

Perbuatan tersangka diketahui saat salah seorang warga ingin membuat Akte Kelahiran anaknya di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Dukcapil) Merangin, dengan membawa e-KTP palsu.

Korban lantas menceritakan kepada petugas Dukcapil bahwa e-KTP tersebut ia dapat dari Syafrinur. Mengetahui hal itu pihak Dukcapil melaporkan kepada pihak Polres Merangin.

Polisi bergerak dan mendatangi toko Poto Copy milik Syafrinur di samping RSD Kolonel Abundjani Bangko. Setelah di geledah Polisi juga menemukan enam e-KTP palsu yang belum diserahkan pada korbannya.

Dihadapan penyidik Polres Merangin tersangka mengakui perbuatannya. Bahkan sudah 60 e-KTP palsu yang sudah dia buat sejak enam bulan belakangan ini.

Tidak hanya e-KTP, tersangka juga telah mencetak Kartu Keluarga (KK) palsu. Kepada korbannya tersangka meminta imbalan Rp.10 Ribu untuk satu e-KTP.

Kapolres Merangin AKBP I Kade Utama Wijaya, melalui Kasat Reskrim AKP Sandi Mutaqqin, mengatakan warga yang memesan e-KTP rata rata untuk membeli sepeda motor.

“Untuk e-KTP sudah banyak di palsukannya, ada sekitar 60 e-KTP selama enam bulan, selain itu ada juga KK palsu, rata-rata pemesanan e-KTP palsu ini untuk kepentingan pembelian sepeda motor dan kepengurusan lainya,” ungkap AKP Sandi.

Dalam pembuatan e-KTP palsu dikerjakan sendirian oleh pelaku. Dengan cara scane e-KTP asli, lalu nama dan nomor NIK di edit melalui layar komputer. Lalu kemudian diprint warna lalu langsung di pres.

"Untuk pelaku akan kita kenakan pasal 8 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dengan kurungan penjara selama 10 tahun dan denda Rp 1 miliar,” tutupnya.(*)

Penulis: Jf
Editor: Abdul Jabar